Pemkab PALI Belum Belanja Publikasi, Banyak Seremoni Bersejarah Berpotensi Tak diketahui Publik
*Anggaran Media Massa Terkesan Tak Prioritas,Pemkab PALI Sepi Publikasi?*
PALI - Transisi kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tengah berlangsung pasca dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati baru, Asgianto dan Iwan Tuaji, untuk periode 2025–2030. Sejumlah seremoni penting pun digelar di Bumi Serepat Serasan, termasuk pelantikan kepala daerah, Rapat Paripurna DPRD untuk pidato perdana Bupati, serah terima jabatan, hingga acara syukuran atas terpilihnya pemimpin baru.
Namun, rangkaian prosesi bersejarah ini berpotensi sepi pemberitaan. Minimnya gairah media massa dalam meliput acara-acara tersebut diduga berkaitan dengan belum direalisasikannya anggaran belanja publikasi di lingkungan Pemkab PALI. Hingga kini, pos anggaran yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostaper) serta Sekretariat DPRD PALI masih tertahan.
*Efisiensi Anggaran Jadi Kendala*
Belum dicairkannya anggaran publikasi disinyalir berkaitan dengan Surat Edaran Kepala Daerah PALI yang menindaklanjuti instruksi presiden terkait efisiensi anggaran. Sebelum dilakukan revisi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sistem transaksi dalam aplikasi E-Katalog—yang menjadi sarana pemesanan dengan pihak ketiga—masih dikunci oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemkab PALI.
Kepala Diskominfostaper PALI, Khairiman S.Pt., M.Si., mengakui bahwa pihaknya sebenarnya telah melakukan pemesanan beberapa media melalui E-Katalog bulan lalu. Namun, proses lebih lanjut terkendala gangguan pada sistem.
"Rencana semua media akan dilakukan pemesanan, tetapi saat ini aplikasi mengalami error atau gangguan," ujarnya baru-baru ini.
Senada dengan itu, Sekretaris DPRD PALI, H. Sangkut, S.Pd., M.Si., menyebut bahwa hingga kini pihaknya belum bisa melakukan transaksi belanja publikasi karena akun Pejabat Pengadaan (PP) mengalami kendala teknis.
"Akun PP tidak bisa dibuka. Mungkin masih menunggu kebijakan efisiensi anggaran," katanya singkat.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) PALI, Erik Septian, S.T., ketika dikonfirmasi, hanya merespons dengan mengirimkan Surat Edaran terkait penundaan transaksi anggaran. Surat tersebut ditandatangani oleh Pelaksana Harian (Plh) Bupati PALI, yakni Wakil Bupati Iwan Tuaji.
"Nunggu Pak Bupati balik dan instruksi lebih lanjut. Mungkin Senin ada kebijakan baru," ujarnya melalui pesan singkat WhatsApp, Minggu (2/3/2025).
*Media dan Publikasi Tidak Seharusnya Diabaikan*
Minimnya anggaran untuk belanja publikasi menuai kritik dari berbagai pihak. Ketua Forum Masyarakat Bumi Serepat Serasan (Formas Busser), Rully Pabendra, menyesalkan kurangnya perhatian Pemkab PALI terhadap sektor publikasi. Menurutnya, informasi kepada publik adalah hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
"Ada banyak momen penting dan bersejarah yang harus segera dikabarkan kepada masyarakat. Ini bagian dari rekam jejak pemerintahan yang tak boleh diabaikan. Jika anggaran publikasi dibekukan, wajar jika media kurang tertarik meliputnya, terlebih karena sifatnya hanya seremoni," ujarnya.
Rully menegaskan bahwa efisiensi anggaran memang perlu didukung, tetapi harus dilakukan dengan bijak. Ia mengingatkan agar kebijakan pemangkasan anggaran tidak mengorbankan sektor yang memiliki dampak langsung terhadap transparansi dan pembangunan daerah.
"Alih-alih dikurangi, seharusnya anggaran publikasi justru ditambah. Peran media dalam mendukung pembangunan daerah sangat krusial, baik dalam menyampaikan informasi kebijakan maupun mengawal jalannya pemerintahan,"pungkasnya.
Minimnya perhatian terhadap belanja publikasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab PALI. Jika tidak segera disikapi, bukan hanya pemberitaan transisi kepemimpinan yang terdampak, tetapi juga keterbukaan informasi bagi masyarakat luas.[tim/pwi]
Posting Komentar