Kejari Prabumulih - Dinas PMD Teken MoU Upaya Pendampingan Hukum Desa

Redaksi Selasa, Februari 11, 2025 0

SRIWIJAYANEWS.COM | Prabumulih,-  Pemerintah Kota Prabumulih melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menggelar  Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Desa se-Kota Prabumulih dengan Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Acara yang  dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai I Pemerintah Kota Prabumulih dan dibuka secara resmi oleh Penjabat Wali Kota Prabumulih, H. Elman, ST, MM, pada Selasa (11/2/2025).

Turut hadir dalam acara ini Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih, Khristiya Lutfiasandhi, S.H., M.H., dan

Inspektur Kota Prabumulih, H. Indra Bangsawan, S.H., M.M ,  Kepala Dinas PMD, A. Fauzan Akmal, S.STP, MM, para camat (Kec. Cambai, Prabumulih Barat, Prabumulih Selatan, Rambang Kapak Tengah), kepala desa se-Kota Prabumulih, serta perwakilan dari Inspektorat, Bagian Hukum, dan Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Prabumulih.

Selaku Pj. Wali Kota Prabumulih, H. Elman, ST, MM dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta pendampingan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan perdata dan tata usaha negara di lingkungan pemerintahan desa.

“ Semoga perjanjian kerja sama ini, setiap desa dapat lebih memahami aspek hukum dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa, sehingga dapat meminimalisir potensi permasalahan hukum di masa mendatang,” harap  Elman.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih, Khristiya Lutfiasandhi, S.H., M.H juga menekankan pentingnya pendampingan hukum dalam tata kelola desa.

“ Kami siap memberikan bantuan hukum, pendampingan, serta pertimbangan hukum bagi desa-desa di Kota Prabumulih dalam menghadapi persoalan yang berkaitan dengan hukum perdata dan tata usaha negara,” terangnya.

Senada, Inspektur Kota Prabumulih, H. Indra Bangsawan, S.H., M.M menyebut bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.