Berusaha Lebih Baik, DPMPTSP Prabumulih Gelar Sosialisasi FKP Perizinan Berusaha
SRIWIJAYANEWS | Prabumulih,-- Kota Prabumulih terus mendorong meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat , utamanya pelayanan terkait perizinan yang menjadi wilayah Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP.
Untuk itu, DPMPTSP Prabumulih menggelar sosialisasi Forum Konsultasi Publik (FKP) Perizinan Berusaha tahun 2024 dengan melibatkan Tokoh Masyarakat ,Akademisi , Ormas, Media dan Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) .
Kritik , saran serta masukan yang datang dari para peserta menjadi dinamika tersendiri dalam kegiatan yang dikemas secara sederhana yang mengusung tema " Dengan Forum konsultasi publik kita tingkatkan kualitas pelayanan publik Di DPMPTSP Kota Prabumulih melalui pelayanan Prima " Prabu Gesit investasi Meningkat " di Gedung DPMPTSP di Jalan Jend.Sudirman Kelurahan Tugu Kecil ,Prabumulih Timur,Rabu (23/10/24).
Mantan Sekda Kota Prabumulih H Sobri , MM sebagai Tokoh Masyarakat menyoroti Masalah sinkronisasi waktu penyelesaian suatu perizinan yang dijanjikan kepada para pengusaha.Belum lagi ruangan bagian teknis dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) seperti , PUPR dan Dinas lingkungan Hidup yang terlihat kosong lantaran SDMnya masih berkantor di dinasnya masing-masing masing.
" Ini tentu saja sangat menghambat , diminta petugas teknis dikumpulkan jadi satu sehingga masyarakat dipermudah , dan penting juga waktu selesainya perizinan berapa lama, apa 3 hari atau seminggu ," tegas pria berkacamata mata ini," Ujar Sobri.
Sedangkan Rishi Sukaryanto, sebagai seorang akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Prabumulih ( UNPRA) mengganggap regulasi dan penyamaan frekwensi cara pandang terhadap tugas dan fungsi OPD terkait dan melibatkan jajaran pemerintah mulai dari RT,RW,Lurah sampai Camat.
" Jika pemahaman sama pasti semua lancar, apalagi pelayanan jadi tolak ukur penilaian ,namun kita siap dukung dan berharap pelayanan DPMPTSP lebih baik lagi kedepan," tuturnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu,v Drs H Muhammad Ali ,MS.I menyambut baik dan mengapresiasi segala bentuk kritik, saran dan masukan dari masyarakat sebagai atensi untuk memperbaiki pelayanan perizinan kepada masyarakat .
Dia berharap forum Konsultasi Publik tetap eksis dan berjalan, masukan saran dan kritik memberikan baginya dianggap suplemen sebagai semangat bagi Pihaknya untuk menjadi lebih baik lagi kedepan.
M Ali juga menilai bahwa kehadiran Mall Pelayanan Publik ( MPP) yang ada di lantai 3 Pasar Tradisional Modern ( PTM) Prabumulih tidak memenuhi syarat standar yang ditetapkan Olen Kementerian Dalam Negeri .
" Mall Pelayanan Publik Prabumulih Dianggap tidak layak karena tempat parkir tidak ada, lokasi di lantai 3 kurang nyaman dan kurang ramah bagi disabilitas .Jadi masyarakat malas," tegasnya.
Idealnya sambung M Ali, Mall Pelayanan Publik berada satu tempat dengan kantor Perizinan sehingga masyarakat dimudahkan dalam mendapatkan pelayanan.Untuk mewujudkannya Kata Ali, pihaknya meletakkan harapan kepada Anggota DPRD yang baru dilantik dalam dukungan anggaran untuk pembangunan gedung MPP di lahan DPMPTSP yang masih tersisa.
" Alhamdulliah kita sudah koordinasi sama Ketua DPRD yang Baru, Deni Victoria ,dan berjanji akan dianggarkan tahun 2026 mendatang karena biaya yang dibutuhkan kan sekitar 3 M," imbuhnya.
" Nanti bila terwujud pelayanan bisa maksimal karena MPP tolak ukur penilaian .Masyarakat kan raja, kali pelayannya, jadi harus dilayani dengan baik dan ramah," tutupnya.
Gendis ,Kasi Pelayanan Perizinan DPMPTSP mengatakan bahwa semua pihaknya menggratiskan semua bentuk proses perizinan kecuali IMB mengingat ada retribusi yang wajib disetor ke negara sebagai salah satu sumber pendapatan daerah." Jika ada oknum dikantor kami ngomong dipungut biaya,silahkan laporkan," katanya.
Berdasarkan keterangan bagian teknis dari PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Prabumulih menyebut keterbatasan SDM yang ada menjadi salah satu alasan sehingga pegawainya tidak bisa mengisi ruangan kantor yang disediakan di. DPMPTSP sehingga dipandang perlu untuk rekrutmen CPNS baru yang ahli dalam bidang Internet .Keterbatasan pengetahuan masyarakat dan koordinasi antar OPD juga menjadi kendala yang dihadapi selama ini.
Posting Komentar