BPS Aresiasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Muba
Jakarta,-Sriwijayanews.com-Setelah merilis sejumlah program penanggulangan kemiskinan, terutama pengentasan kemiskinan ekstrim, Pemkab Muba melakukan koordinasi data dan metode penghitungan kemiskinan ke Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat.
Koordinasi yang dilakukan oleh Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud melalui Kadinsos Muba Ardiansyah dan Kepala Bappeda Sunaryo, Rabu (13/09/2023) ini diterima langsung oleh Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Dr. Nurma Midayanti, S.Si.,M.Enc.Sc.
Ardiansyah menjelaskan, koordinasi dilakukan untuk mensinkronkan, mengetahui serta belajar cara menghitung angka kemiskinan. Karena menurutnya, Muba telah melakukan berbagai upaya serius untuk menekan angka kemiskinan "Kedatangan kami untuk mengetahui apakah ada yang kurang atau belum pas atas program yang kami laksanakan di Muba. Lalu berikutnya melihat apa saja program yang harus kami lakukan, apakah pendataan angka kemiskinan yang kami lakukan ini belum pas atau ada metode yang harus kami sesuaikan," terang Ardiansyah di BPS, Rabu. (13/9/23).
Menurutnya, tahun ini sudah terhitung enam bulan Pemkab Muba telah menggulirkan program strategis "Bantu Umak". Program ini menurutnya akan ditingkatkan anggarannya menjadi Rp 71 miliar di tahun 2024.
"Ini bukti keseriusan Muba menanggulangi kemiskinan ekstrem. Kami melakukan pendataan ulang dan juga berupaya memadukan dengan data regsosek. Kami ingin sinkronisasi data kemiskinan yang kami lakukan melalui P3KE dengan hasil regsosek," terang Ardiansyah di hadapan Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Nurma Midayanti dan jajaran serta Kepala BPS Muba dan Kepala BPS Provinsi Sumsel.
Ardiansyah menginginkan hasil koordinasi ini bisa dipakai sebagai acuan penanggulangan kemiskinan sehingga data kemiskinan di Muba makin valid.
"Sekali lagi kami ingin memastikan permasalahan yang kami hadapi: apakah program kami atau data kami yang kurang pas. Sehingga kami bisa berbuat sesuai ketentuan dan bisa mengurangi angka kemiskinan secara sistematis," tambah dia.
Plt Kepala Bappeda Muba, Sunaryo, menambahkan bahwa selama kurun 2010-2022, Muba sudah menurunkan 4,8 persen angka kemiskinan. Dirinya menyebut bahwa besaran anggaran dan luasan wilayah Muba selalu jadi faktor yang diabaikan dalam penilaian. "Luas wilayah Muba 14.266 kilometer tak pernah dilihat ketika menyebut Muba punya anggaran besar tapi kemiskinan tinggi. Momoknya, anggaran besar tapi angka kemiskinan tinggi. Faktanya, garis kemiskinan di Muba yang tinggi juga merembet pada angka kemiskinan tinggi," beber dia.
Padahal,lanjut Sunaryo, Muba telah melakukan penurunan beban hidup hingga peningkatan pendapatan masyarakat.
"Di tahun 2024 kami bertekad mengenolkan kemiskinan ekstrim. Kami butuh data by name by address (BNBA). Apapun data yang dipakai asal data tunggal yang sama. Asal satu data sehingga kami bisa intervensi. Kami ingin kemiskinan ekstrim lewat melalui berbagai program termasuk Bantu Umak. Tahun depan selain dianggarkan 72 miliar juga ditambah BPJS ketenagakerjaan. Harapan kami bisa menghapus kemiskinan ekstrim seperti yang digariskan Presiden Jokowi.
Sunaryo juga mempersilahkan BPS Pusat, Provinsi hingga Kabupaten untuk memantau program yang dilakukan Muba. "Jadi kami menginformasikan semua kemiskinan, silahkan lihat signifikan tidak data kami ini dengan BPS. Terakhir kami ingin tepat sasaran. Tolong dibantu mekanisme penghitungan sehingga tepat sasaran. Saat ini tidak ada komplain dan sanggahan berati ini bagi yang masyarakat menganggap tepat sasaran dan yang menerima merasa layak menerima bantuan." terangnya memperjelas dan menambah pengetahuan dalam mengingat angka kemiskinan.
Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Dr. Nurma Midayanti, S.Si.,M.Enc.Sc. menyambut baik kedatangan dan koordinasi oleh tim Muba. Bahkan dirinya mengatakan sudah menyiapkan bahan yang pas. Melalui paparan yang berjudul Tingkat Kemiskinan, Peluang Tantangan. (Mrp)
Posting Komentar