Lagi, Muara Enim Terima Penghargaan Dari Kementerian Keuangan RI
Muara Enim,-Sriwijaya News- Kabupaten Muara Enim,Sumatera Selatan kembali torehkan prestasi.Kali ini Penghargaan yang diterima dari Kementerian Keuangan RI adalah Peringat I Penilaian Kinerja Debitur Terbaik Kategori Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan penghargaan atas keberhasilan pelaporan keuangan daerah tahun 2020 dengan capain opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Diketahui sebelumnya,Muara Enim berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Predikat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI,.
Piagam dan plakat penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Perbendahaan (DJPB) Kementerian Kuangan RI Provinsi Sumsel, Lydia Kurniawati, M.M., kepada Pj. Bupati Muara Enim, Dr. H. Nasrun Umar, S.H., M.M. di Kantor Bupati Muara Enim.( 1/10/21).
.
Pj. Bupati didampingi Pj. Sekda, Emran Tabrani, M.Si., mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan, termasuk dukungan dari Kemenkeu RI, khususnya Kanwil DJPb Sumsel, melalui KPPN Lahat dan KPPN Khusus Investasi yang telah memfasilitasi kerja sama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan sarana pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Muara Enim.
" Penghargaan yang diberikan menjadi motivasi untuk konsisten melakukan yang terbaik dan yang terpenting menurutnya bukanlah penghargaan yang dikejar, melainkan bentuk konkret dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang akuntabel," terangnya.
.
Disebutkannya, pemerintahannya berkomitmen mengejar akselerasi pembangunan yang didukung penyelenggaraan pengelolaan maupun pelaporan keuangan secara tepat dan sesuai prosedur.
Sementara itu Kakanwil DJPb Provinsi Sumsel menjelaskan bahwa Pemkab. Muara Enim dinilai sangat baik dalam penyelesaian pengembalian dana pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) untuk pembiayaan peningkatan sistem pelayanan air minum.
" Pemkab. Muara Enim dinilai tepat waktu jauh sebelum jatuh tempo, tepat jumlah dan tanpa pernah mengajukan restrukturisasi pinjaman dibandingkan 46 debitur pemerintah daerah lainnya..(ag)
Posting Komentar