Kembali di Zona Merah, Dewan Harap Pemkot Prabumulih Mengambil Langkah Tegas dan Konkrit
PRABUMULIH, SRINE --Pasca ditetapkannya kembali Kota Prabumulih berada di posisi zona merah oleh Tim Gugus Tugas Perceoatan Penanganan Covid-19, menuai tanggapan Anggota Dewan.
Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih mendorong Pemerintah kota (Pemkot) Prabumulih untuk melakukan evaluasi kembali kebijakan-kebijakan penanganan dan pencegahan penyebaran coronavirus disease (Covid 19) di kota Prabumulih.
Salah satunya Anggota DPRD Prabumulih dari Fraksi PDI Perjuangan, Alfa Sujatmiko SH. menurutnya , masyarakat sudah terlena dengan keberhasilan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kota Prabumulih lalu yang berhasil membawa kota Prabumulih ke zona aman (hijau).
" Berulang kali saya sampaikan jangan sampai terlena dan jangan sampai masyarakat mengendorkan disiplin protokol kesehatan. Pemerintah juga harus gencar bersosialisasi kepada warga akan pentingnya protokol kesehatan," terang Alfa ketika dibincangi wartawan melalui telepon, kamis (13/8/2020).
Untuk itu, Ketua Fraksi PDI-P Prabumulih ini berharap agar Dinas Kesehatan Prabumulih segera mencari jalan keluar dalam penanganan covid-19.
"Kepada Dinas Kesehatan harus lebih tegas lagi,l dan harus ada solusi yang tepat , seperti, setiap harinya di sosialisasi kan apa saja yang harus dilakukan masyarakat untuk menghindari terpapar nya covid 19, apa saja vitamin yang bisa di konsumsi oleh masyarakat. Setidaknya Dinkes ini lebih aktif untuk meninjau masyarakat," katanya.
Lanjut Alfa menerangkan, untuk mempertahankan Zona Hijau memang sulit namun kembali lagi kepada diri sendiri agar jangan melupakan protokol kesehatan supaya tidak mudah terpapar. Dengan pergi dan pulang kerja ataupun bepergian dari luar harus membersihkan diri untuk membiasakan pola hidup yang teratur apa lagi saat ini sudah diterapkannya New Normal (Kebiasaan Baru) yang tentunya harus ada tantangan baru.
"Saya mewakili dari fraksi PDIP mengingatkan dan mempertegas kepada seluruh masyarakat terus menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan dan rajinlah cuci tangan, untuk Pemerintah teruslah cari solusi untuk masyarakat seperti kalau bisa di anggarkan untuk membeli vitamin untuk masyarakat ya akan kita anggarkan, jangan sampai dengan kembalinya zona merah ini perekonomian kita turun juga, makanya kita harus menjaga ke stabilannya," tegasnya.
Tak hanya itu, dinyatakan nya Prabumulih kembali Zona merah, pria yang merupakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini menuturkan tentunya berdampak juga kepada sekolah yang diketahui dilaksanakan secara sistem online (Daring).
"Kita kan sudah tau kota Prabumulih kembali lagi menjadi Zona merah maka dari itu kita harapkan pendidikan harus tetap terus berjalan. Buatlah kebijakan dan cari solusinya," Ujarnya seraya mengatakan pembelajaran Daring itu tidak efektif.
Ditanya apakah dengan sekolah tatap muka adalah jalan yang tepat untuk pendidikan?. Alfa menuturkan buatlah sistem genap ganjil dengan Absen ataupun Nomor Induk Pelajar (NIP) tetapi tetap mengedepankan protokol kesehatan, mingkin dengan hal tersebut pendkdikan akan lebih efektif dibanding sekolah dengan sistem Daring.
"Saya sangat suport kalau diadakan sekolah secara tatap muka, tapi dengan aturan dan ketentuan sistem genap ganjil melalui absen maupun NIP, kalau pun mau daring itu harus disediakan fasilitas, contoh gurunya kepala sekolah kan itu ada dana bos dan komite, ada masyrakat mempunyai kemampuan yang lebih ya di bantulah dengan dana-dana itu setidaknya membantu untuk meringankan,
"Kebanyakan guru dengan handphone Android itu gaptek, belum tentu semua guru itu menguasai android. Soalnya ini sudah di desak, karena pendidikan itu tidak bisa terus melalui daring. Kecuali pekerjaan, sebenarnya juga untuk pekerjaan juga tidak bisa. Apalagi mereka yang tinggalnya di jauh dari jangkauan dan kurang mampu kan sulit untuk mencari sinyal ataupun kuota, " tandasnya.
Sementara itu senada, Wakil Ketua II DPRD Prabumulih,Ir Dipe Anom berpendapat bahwa pemerintah kota harus jeli dalam.mengambil kebijakan new normal. Karena ujar dia, jika tidak benar-benar dalam kondisi aman justru akan meningkatkan kurva pasien positif Covid-19.
" Seharusnya sebelum new normal di berlakukan harus ada masa transisi. Pemkot juga harus optimal dalam menjalankan kebijakan gugus tugas percepatan penangan covid-19.
Selain itu, kebijakan pemerintah daerah harus selaras dengan kebijakan yang diambil pemerintah provinsi agar penanganan covid -19 dapat terintgrasi dan efektif.
" Prabumulih kan hanya 6 Kecamatan dan masih banyak desanya. Saya rasa tes massal merupakan langkah yang tepat untuk memutus mata rantai covid-19. Jika tidak ada biayakan bisa diajukan pemerintah pusat, seperti mobil lab," tegas Dipe.
Ketua PDI-P Prabumulih ini berharap agar pemerintah kota tegas dan mengambil langkah nyata pasca status Prabumulih kembali di zona merah.
" Karena sesungguhnya pemerintah kota Prabumulih punya kekuatan untuk menjalankan semua peraturan yang ada. Namun tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Kadang-kadang memang kita abai, ini kan tanggung jawab kita semua. Karena ekonomi juga harus diselamatkan," tegasnya.
Posting Komentar