Selain Unik,Ridho Sebut Tandatangan Digital Cegah Pemalsuan Dokumen
Tandatangan digital pada sistem elektronik .
Walikota Prabumulih Ir H. Ridho Yahya MM menyebut menyambut baik program positif ini,terlebih kata dia program tersebut telah mengantongi restu dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
Karena itu,Ridho juga menabur harapan agar semua pihak dapat mendukung program tersebut.
"Selain unik, dokumen yang menggunakan tandatangan digital ini juga sangat sulit untuk di palsukan pada dokumen lain,Semoga program ini sukses dan di support semua pihak,"tegas Ridho,Rabu (19/6/2019) di ruang rapat lt I Pemkot Prabumulih.
Sementara itu, Ion Eko Hendri salah satu Stap Persandian Negara, menjelaskan , Ada tiga garis besar yang perlu dipahami terkait tandatangan digital.salah satunya Regulasi.
"Sebetulnya pemerintah Indonesia sudah menjalankan sejak tahun 2003 lalu hingga -2012 dan belum ada sanksi nya",Singkatnya.
Menururnya, Jenis tanda tangan elektronik (TTE) sendiri dibagi dua, TTE tidak tersertifikasi dan TTE tersertifikasi, jelas sudah diatur dalam PP PSTE Pasal 54 ayat 1, serta PP PSTE Pasal 54 ayat 2, tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan, a, dibuat dengan mengunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan b, dibuktikan dengan sertifik elektronik.
Lalu lanjutnya,Syarat TTE, dikuatkan dengan pasal 11 UU/2008, Ayat 1, undang- undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa, meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tandatangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.
" Dan diperkuat dengan undang ITE, pasal 27, padahal sudah dibuat konsep, agar Indonesia terbentengi untuk dunia digitalnya,"tandasnya.(ad).
Posting Komentar