Bentuk Tim Percepatan,Ridho Yahya: Saya Harap Masalah Lahan Akamigas Satu Bulan Sudah Beres
PRABUMULIH,SRINE---Pemerintah pusat memberikan lampu hijau untuk pembangunan sekolah Migas atau Akademi Minyak Dan Gas (Akamigas) di Prabumulih,Sumatera Selatan,itu artinya Prabumulih akan menjadi kota kedua di Indonesia setelah Cepu yang memiliki Akamigas.Tanpa basa basi,hal ini langsung direspon Pemerintah kota Prabumulih dengan membentuk panitia pengadaan lahan yang nantikan diperuntukkan bagi pembangunan Akamigas tersebut.
Ridho juga menuturkan ,saat ini pihaknya sedang mengupayakan keabsahan lahan seluas 16 Ha yang ada di Tanjung Raman untuk sekolah migas tersebut .memang untuk diatas 5 Ha wewenang Provinsi, dan Kanwil namun hal ini juga bisa dilimpahkan .
"Alhamdulillah surat pelimpahan dari Gubernur untuk di eksekusi diBadan Pertanahan Prabumulih sudah kita kantongi",Kata Ridho.
Masih menurut Ridho,membangun Prabumulih tidak cukup oleh pemerintah saja, masyarakat juga harus berkontribusi dan berperan juga.pemerintah tidak akan membuat masyarakat rugi,namun harga harus aman dan standar sehingga tidak berisiko dikemudian hari.
"Terimakasih kepada masyarakat yang telah memberikan tanahnya .apalagi ini harga standar,pasaran Rp.250 Juta ini dijual dengan harga Rp 200 Juta/Hektare plus tanam tumbuh.pembayaran tanah harus didahulukan,karena kasihan orang siapa tahu ingin membeli tanah tempat lain',tegasnya.
Untuk pembayaran,sambung nya,tidak diperkenankan ada feed back sehingga nantinya masyarakat diharuskan membuat rekening khusus dan baru sehingga tidak bercampur dengan uang lain.
"Jika Rp 200 Juta dibayar direkening mereka Rp 200 juta.jangan coba-coba ada potongan dan memberi ke oknum manapun"Tegas Ridho.
Bapak Tiga anak ini juga mengapresiasi kepada 20 masyarakat dengan berjanji memberikan kemudahan bagi anaknya untuk bersekolah di Akamigas.
"Namun harus bersaing dan berkualitas,jangan jadi beban sekolah.jika satu tahun nilainya dibawah 3 harus bersedia dikeluarkan.untuk kenangan mereka juga"tutup Ridho.
Sementara itu,Kepala Badan Pertanahan Prabumulih,Jakun Edi Santoso mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan rapat dan membentuk kepanitian pelaksanaan agar proses nya lebih cepat.
"Kita sudah mengumpulkan pihak terkait termasuk Camat dan Lurah.inikan juga menggunakan anggaran APBD ,jadi PPK nya dari Dinas PU,tinggal menentukan waktu pengukuran dan administrasi yuridisnya",ujarnya.
Terkait pengurusan sertifikat,menurut Jakun tentunya ada perbedaan dibanding inisiatif pribadi,apalagi ini merupakan kepentingan masyarakat banyak.
"Jadi makin cepat makin bagus.nanti hasil pengukuran akan kita umumkan,yang menilai nanti dari KJPP yang ditunjuk Menkeu,tidak ada kewenangan tim Panitia"katanya.(01)
Posting Komentar