Prioritas Pembangunan Daerah, Lewat Musrenbang
Forum musyawarah tingkat Kecamatan ini, dilaksanakan guna membahas, menyepakati kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan pembangunan Desa atau Kelurahan, Nantinya digunakan sebagai landasan bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten OKI tahun 2020 mendatang.
Musrenbang tingkat Kecamatan itu sendiri dilaksanakan serentak di lima (5) Kecamatan, antaranya Kecamatan Kayuagung, Jejawi, Sungai Menang, Pedamaran dan Lempuing. Kemudian berlanjut ke Wilayah Kecamatan lainnya. Untuk Kecamatan Kayuagung sendiri Musrenbang dilaksanakan pada Senin (7/1/2019) di Aula Rapat Kantor Kecamatan setempat. Hal ini merupakan tahap awal.
Dalam musrenbang tingkat Kecamatan Kayuagung yang digelar diaula rapat kantor kecamatan setempat itu, Camat Kayuagung, Dedi Kurniawan, S.STP mengungkapkan, bahwa kegiatan tersebut sangatlah penting mengingat nantinya tidak hanya Desa, pihak pemerintah kelurahan juga akan menerima kucuran dana pembangunan.
"Kegiatan ini sangatlah penting, apalagi nanti kelurahan juga mendapat dana pembangunan sebesar Rp 352 juta pertahunnya. Dana ini mirip dengan dana desa, Jika dana desa swakelola, tetapi dana kelurahan tidak. Misal, Desa ingin membangun siring dapat melibatkan masyarakat setempat dan upahnya pun bisa langsung dibayarkan," ungkap Dedi.
Sedangkan Kelurahan, Lanjut Dedi, Dalam pemanfaatan atau penggunaan dana diterima harus melibatkan pihak ketiga yang menjalankan proses pembangunannya. Oleh karna itu seluruh lurah untuk berkonsentrasi penuh, cermat dan hati hati, karena baru kali ini mengenal silahkan tanya dengan pihak kecamatan.
"Artinya pemanfaatan dana tersebut, Lurah selaku kuasa pengguna anggaran harus melibatkan seluruh perangkat kelurahan melalui musyawarah bersama yang diikuti seluruh komponen masyarakat. Ikuti aturan main bagaimana cara pengelolaannya, Jangan sampai karena tidak cermat menjadi masalah dikemudian hari,"ujar Dedi.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten OKI, Makruf CM, S.Ip.,MM mengatakan, Kegiatan musrenbang seperti ini ada dasar hukumnya yaitu UU nomor 25 tahun 2014 dan Peraturan menteri (Permen) tentang perencanaan dan pengendalian daerah. Oleh karena itu, berdasarkan aturan tersebut kita wajib melakukan musrenbang ini.
"Setiap program pemerintahan itu sebenarnya diaula rapat kantor kecamatan setempat, seperti hari ini, dilakukannya musrenbang sebagai landasan perencanaan pembangunan pada tahun 2020. Artinya bukan untuk tahun 2019, Karena kalau untuk 2019 itu sudah ada dianggarkan, tinggal lagi pelaksanaannya saja," jelas Makruf.
Ini sebagai bukti kalau pemerintahan itu berkelanjutan, Jadi setiap pembangunan itu harus kita selesaikan bertahap, bukan sekaligus harus selesai.
Lanjut dia lagi, Program membangun OKI dari desa saat ini sudah sampai tahap 75 persen, seperti pembangunan jalan sepucuk, hanya yang belum selesai sepenuhnya ialah pengaliran listrik di daerah pesisir.
"Kita semua tahu meski dengan anggaran yang terbatas, kita masih bisa menyelesaikan sedikit demi sedikit masalah yang dikeluhkan masyarakat. Kami punya konsep dalam perencanaan pembangunan, jadi jangan harap masuk dalam program perencanaan kedepan kalau usulannya tidak disampaikan hari ini," pungkas Makruf.
Laporan :Daniel
Posting Komentar