Terkait Hutang Ke Pihak Ketiga,Richard Mengaku Tidak Pernah Tahu Dan Belum Ada Laporan

Redaksi Sabtu, Maret 10, 2018 1

#ketua Gapensi ;Semoga Pjs Wako Lebih Bijak Menyikapi permasalahan ini 

PRABUMULIH,SRINE.Com-Bola panas terkait isu yang dilemparkan Pjs Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi yang lebih mementingkan meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui Kenaikan Tunjangan Kerja Daerah (TKD)  menyisahkan kegaduhan ditengah -tengah Masyarakat Prabumulih,apalagi disaat kondisi keuangan sedang tidak memungkinkan seperti ini Karena di landa defisit. jika memungkinkan itupun baru bisa dilaksanakan di anggarkan di APBD-Perubahan atau ABT.

Pjs Walikota Prabumulih, H Richard Cahyadi saat Wawancara dengan Wartawan usai acara Seminar Entrepreneur, Launching BTM Insani dan Pelantikan Pimpinan Daerah Nasyi 'atul Aisyiyah dan Pemuda Muhamadiyah Kota Prabumulih di Gedung Kesenian Rumah Dinas Wako ,Sabtu (10/03) mengaku dirinya tidak pernah tahu jika selama ini ada hutang pada pihak ketiga, karena UPT terkait tidak pernah melaporkan tentang adanya hutang kepihak ketiga yang harus dibayar ditahun 2018.
"UPTD terkait jika di tanya tidak tahu dan Terkesan tertutup. Darimana hutangnya. UPT ditanya mengatakan program 2018 membayar hutang pihak ketiga tahun 2017, ditanya surat hutangnya tidak tahu. Ada apa", Ujar Richard.


Sementara terkait hal ini, Ketua Gapensi Prabumulih, Suherli Berlian, ST berpendapat loyalitas kami selaku pihak ketiga dalam membangun daerah sudah terpenuhi, jika Pekerjaan sudah di selesai kan oleh teman-teman Gapensi dan Asosiasi yg lain. Proses serah terima kepada pemerintahan kota prabumulihpun sudah dilakukan. "Saya sangat menyesalkan apabila pemerintahan kota Prabumulih mempersulit pencairan dana yang kami minta. Apalagi statment pjs walikota yang seolah olah mengabaikan pembayaran pihak ketiga",Ujar Suherli.

Menurutnya,  dana tersebut sangat dibutuhkan anggota Gapensi yang mempunyai kewajiban untuk membayar gaji pekerja dan ke suplier. namun tidak sampai situ saja,selain masalah  kepercayaan, apabila ada anggota yang mempunyai pinjaman di bank untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, mereka akan terbebani dengan bunga tiap bulannya.

"Apabila tidak dibayar, nama menjadi cacat. Semoga pjs Wako sekarang lebih bijak memahami hal ini. Apabila hal ini tidak diperhatikan maka kami akan Mengambil langkah -langkah yang diperlukan",Tegasnya. (ADT)